Ditulis oleh Hentakun
Sabtu, 25 Juli 2009 10:46
Wajah pendidikan Kalbar belum beranjak dari kemuramannya. Salah satunya disebabkan angka putus sekolah masih tinggi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar Alexius Akim menyatakan di Pontianak. “Provinsi Kalbar harus banyak berbenah, untuk mengurangi angka yang dinilai masih tinggi ini,” kata Akim. Akim mengungkapkan, Data Dinas Pendidikan Kalbar menyebutkan, angka putus sekolah dari SD sampai SMA di Kalbar, rata-rata mencapai 1,5 persen. Sehingga terbilang masih tinggi. Lebih hebat lagi, SMA mencapai dua persen siswa putus sekolah. “Usia Sekolah Dasar mencapai 1,6 persen dari jumlah penduduk angkatan sekolah, untuk SMP 1,5 persen dan SMA mencapai dua persen,” kata Akim dengan nada kesal. Akim menyebutkan, kalau beberapa kabupaten seperti Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang dan beberapa kabupaten/kota lainnya, juga alami hal sama.
Untuk menurunkan angka tersebut, Akim mengharapkan kepada orang tua, memiliki kesesuaian dengan keinginan pemerintah, menyukseskan wajib belajar. Sehingga angka seperti ini tidak dialami lagi di Kalbar. Ia mengharapkan orang tua memaksimalkan manfaat pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintah. Sehingga semakin tahun angka putus sekolah semakin berkurang. Terkait daya tamping sekolah yang dianggap sebagai salah satu penyebab, Akim membantah, karena daya tampung sekolah sudah mencukupi. Ia mengatakan, untuk sekolah negeri memang terbatas. Namun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk membangun kembali sekolah-sekolah negeri yang dirobohkan, menggunakan dana APBN dan APBN, sebagai upaya mengurangi angka yang dinilai memalukan tersebut.
Menurutnya, yang paling penting adalah, kerjasama tiga pilar, seperti masyarakat, orang tua dan pemerintah, harus singkron. Sehingga dunia pendidikan di Kalbar, terlepas dari kerunyaman seperti sekarang. Terkait beberapa sekolah negeri yang masih memberlakukan daftar ulang, Akim menegaskan, kalau biaya daftar ulang tidak ada, kecuali sekolah standar internasional yang memang ada fasilitas lebihnya. Namun, untuk sekolah yang bukan berstandar Internasional, Diknas tidak pernah mengimbau sekolah, memungut daftar ulang dari siswa. Ia menganggap sekolah yang menarik biaya daftar ulang sebagai pungli. Tidak ada biaya daftar ulang, kecuali sekolah internasional. “Kalau sekolah negeri yang tidak bertaraf internasional menarik biaya daftar ulang, saya harap kepala sekolahnya berhenti saja, alih profesi menjadi pemungut cukai,” ujar Akim geram.
Sumber : http://www.borneotribune.com/pdf/pontianak-kota/kalbar-dibayangi-angka-putus-sekolah.pdf
Wajah pendidikan Kalbar belum beranjak dari kemuramannya. Salah satunya disebabkan angka putus sekolah masih tinggi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar Alexius Akim menyatakan di Pontianak. “Provinsi Kalbar harus banyak berbenah, untuk mengurangi angka yang dinilai masih tinggi ini,” kata Akim. Akim mengungkapkan, Data Dinas Pendidikan Kalbar menyebutkan, angka putus sekolah dari SD sampai SMA di Kalbar, rata-rata mencapai 1,5 persen. Sehingga terbilang masih tinggi. Lebih hebat lagi, SMA mencapai dua persen siswa putus sekolah. “Usia Sekolah Dasar mencapai 1,6 persen dari jumlah penduduk angkatan sekolah, untuk SMP 1,5 persen dan SMA mencapai dua persen,” kata Akim dengan nada kesal. Akim menyebutkan, kalau beberapa kabupaten seperti Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang dan beberapa kabupaten/kota lainnya, juga alami hal sama.
Untuk menurunkan angka tersebut, Akim mengharapkan kepada orang tua, memiliki kesesuaian dengan keinginan pemerintah, menyukseskan wajib belajar. Sehingga angka seperti ini tidak dialami lagi di Kalbar. Ia mengharapkan orang tua memaksimalkan manfaat pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintah. Sehingga semakin tahun angka putus sekolah semakin berkurang. Terkait daya tamping sekolah yang dianggap sebagai salah satu penyebab, Akim membantah, karena daya tampung sekolah sudah mencukupi. Ia mengatakan, untuk sekolah negeri memang terbatas. Namun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk membangun kembali sekolah-sekolah negeri yang dirobohkan, menggunakan dana APBN dan APBN, sebagai upaya mengurangi angka yang dinilai memalukan tersebut.
Menurutnya, yang paling penting adalah, kerjasama tiga pilar, seperti masyarakat, orang tua dan pemerintah, harus singkron. Sehingga dunia pendidikan di Kalbar, terlepas dari kerunyaman seperti sekarang. Terkait beberapa sekolah negeri yang masih memberlakukan daftar ulang, Akim menegaskan, kalau biaya daftar ulang tidak ada, kecuali sekolah standar internasional yang memang ada fasilitas lebihnya. Namun, untuk sekolah yang bukan berstandar Internasional, Diknas tidak pernah mengimbau sekolah, memungut daftar ulang dari siswa. Ia menganggap sekolah yang menarik biaya daftar ulang sebagai pungli. Tidak ada biaya daftar ulang, kecuali sekolah internasional. “Kalau sekolah negeri yang tidak bertaraf internasional menarik biaya daftar ulang, saya harap kepala sekolahnya berhenti saja, alih profesi menjadi pemungut cukai,” ujar Akim geram.
Sumber : http://www.borneotribune.com/pdf/pontianak-kota/kalbar-dibayangi-angka-putus-sekolah.pdf
Postingan
Baru tau gw kalau Diknas gag pernah ada menghimbau daftar ulang....
Banyak sie program pemerintah "GRATIS" tapi pada kenyataannya ketika si siswa itu masuk sekolah tetap dipungut biaya yang membuat angka putus sekolah tinggi. Kami berharap sebagai masyarakat kecil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Ketapang karena masalah ini bukan masalah yang bisa di sepelekan. Sekian terimakasih
Wah semakin banyak peminat Blog ini.....Maaf mungkin topik Pendidikan Gratis baru saya post jadi kita akan mulai pembicaraan baru di Pendidikan Gratis di post terbaru saya